BANDUNG – Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (PKh FIP UPI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Designing The Bridge: Penyusunan Peta Jalan & Ekosistem Sekolah Transisi” pada Selasa, 21 Januari 2026. Kegiatan yang berlangsung selama lebih dari empat jam di Ruang Rapat Lantai 3 FIP UPI ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas solusi komprehensif bagi masa depan anak berkebutuhan khusus (ABK).
Acara yang diselenggarakan mulai pukul 08.00-12.15 WIB ini menghadirkan sejumlah tokoh penting dari berbagai institusi. Hadir sebagai pembuka adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan UPI, Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Dekan FIP UPI. Turut hadir Dekan FIP UPI, Dr. Nandang Budiman, M.Si., serta Ketua Program Studi Pendidikan Khusus UPI untuk jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor, Dr. dr. Riksma Nurahmi Rinalti Akhlan, M.Pd.
Dari pihak mitra strategis, acara dihadiri oleh Ibu Umu sebagai founder dan owner Haula Institute, didampingi Bapak Alwi yang menjabat sebagai ketua Haula Institute. Hadir pula narasumber ahli Prof. Endang Rochyadi, M.Pd.(Dosen PKh UPI) dan Dr. Tina Hayati Dahlan (Dosen Psikologi UPI), serta perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pendidikan, dunia usaha dan industri (DUDI), serta para guru dan kepala SLB dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Dalam sambutannya yang menjadi sorotan utama acara, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan UPI, Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si., memberikan penekanan kuat tentang pentingnya perguruan tinggi memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Sebagai akademisi senior yang sebelumnya menjabat sebagai Dekan FIP, Prof. Rudi membawa visi transformatif tentang peran universitas di era modern.
“Universitas harus berdampak. Setelah selesai kuliah harus kemana dan berdampak pada masyarakat. Dituntut pada berdampak lain kerjasama dengan siapapun. Bukan hanya dengan PT lain atau prodi lain bisa juga dengan instansi, sekolah dan masyarakat untuk bisa saling kerjasama yang penting PT harus bermanfaat dan mandiri bagi masyarakat,” tegas Prof. Rudi.
Dalam paparannya yang mendalam, Prof. Rudi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi riset di Indonesia yang belum optimal memberikan kontribusi nyata. “Riset kita banyak tetapi hanya sampai ke laporan saja tidak ada implikasi ke masyarakat,” kritiknya. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera dijawab oleh perguruan tinggi, khususnya dalam konteks pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
Yang menjadi highlight penting dari sambutan Prof. Rudi adalah dukungan penuhnya terhadap pembentukan pusat kajian vokasional untuk anak berkebutuhan khusus. Prof. Rudi menyatakan komitmen kuat UPI untuk merealisasikan gagasan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan akademik perguruan tinggi.
“Kolaborasi antara UPI dengan Haula Institute dalam membentuk pusat kajian vokasional ini sangat saya dukung. Ini adalah wujud nyata dari konsep universitas yang berdampak. Kita tidak boleh hanya berhenti di teori dan riset, tetapi harus turun langsung memberikan solusi konkret untuk masyarakat, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini belum mendapat perhatian optimal,” ujar Prof. Rudi dengan antusias.
Ia menambahkan bahwa pusat kajian vokasional ini akan menjadi jembatan penting antara dunia akademik dengan realitas kebutuhan masyarakat. “Melalui pusat kajian ini, kita bisa mengintegrasikan riset, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan kerjasama dengan industri dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Ini adalah model yang harus kita kembangkan untuk semua prodi di UPI,” jelasnya.
Prof. Rudi juga mengumumkan rencana strategis UPI yang akan melahirkan sekolah vokasi pada tahun 2026. Menurutnya, sekolah vokasi ini tidak hanya untuk anak teknik, tetapi setiap prodi juga harus memiliki keahlian vokasional yang spesifik dan berdampak ke masyarakat.
“Konsep vokasi harus dipahami secara luas. Bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga life skills, entrepreneurship, dan kemampuan adaptasi dengan kebutuhan pasar. Untuk anak berkebutuhan khusus, pendekatan vokasional ini bahkan lebih krusial karena ini adalah kunci kemandirian mereka,” papar Prof. Rudi.
Ia menegaskan bahwa pembentukan pusat kajian vokasional untuk ABK akan menjadi salah satu pilot project penting dalam pengembangan sekolah vokasi UPI. “Keberhasilan di sini akan menjadi model untuk program-program vokasional lainnya. Karena itu, saya berkomitmen penuh untuk mendukung dari sisi perencanaan, pendanaan, dan kebijakan institusi,” tegasnya dengan mantap.
Prof. Rudi juga menyoroti pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam mewujudkan visi ini. “UPI tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu mitra seperti Haula Institute yang memiliki pengalaman praktis, kita perlu DUDI yang memahami kebutuhan pasar, kita perlu pemerintah daerah yang mendukung regulasi, dan kita perlu sekolah-sekolah yang menjadi ujung tombak implementasi. Semua harus bergerak bersama,” pungkasnya.
Ibu Umu, founder Haula Institute, membagikan perjalanan panjangnya sejak 1998 dalam bidang pendidikan. Dengan latar belakang sebagai guru Bahasa Jepang dan pengalaman di UPI, ia mengembangkan Haula Group yang kini menjadi perusahaan korporasi sebagai lembaga pembelajaran dan kewirausahaan. “Seorang pengusaha itu didesain dari awal (entrepreneur by design),” katanya, menjelaskan filosofi di balik Haula yang juga menjadi mitra strategis Kemendikbud dalam penyediaan peraga edukasi se-nasional.
Bapak Alwi, ketua Haula Institute, memaparkan bahwa lembaga yang baru diinisiasi pada 2025 ini hadir sebagai lembaga konsultasi, pelatihan, dan inovasi lintas sektor. Layanan yang ditawarkan meliputi capacity building (coaching, mentoring, pelatihan), konsultasi dan pendampingan, desain dan implementasi, serta research and development di bidang life skill dan karier, bisnis esensial (UMKM), edukasi dan sosial (sekolah transisi), serta kesehatan dan sustainability.
Prof. Endang Rochyadi, M.Pd., dalam pemaparannya mengungkap dilema krusial yang dihadapi anak berkebutuhan khusus pascasekolah. “Persoalan paling mendasar adalah keberadaan mereka setelah studi,” jelasnya. Menurutnya, meski kurikulum vokasi di SLB sudah lengkap dan bagus, namun implementasinya masih jauh dari harapan karena guru belum memiliki kompetensi dalam vokasi di sekolah.
“Yang dicetak tidak sesuai dengan hasil di lapangan karena tidak berorientasi dengan kebutuhan pasar. GAP terlalu tinggi dan anak kesulitan bersaing dengan teman yang normal,” papar Prof. Endang. Ia menekankan perlunya pendekatan berbeda dengan mengasesmen lingkungan terlebih dahulu, bukan anaknya, dengan mengidentifikasi peluang dari UMKM dan warung-warung di sekitar.
Prof. Endang juga menyinggung kegagalan program kelas transisi yang sudah sering dilakukan. Bahkan rencana UPI untuk menyelenggarakan vokasi di level perguruan tinggi untuk ABK kategori Dapat Didik (ATG) yang sudah MOU pada 2025 terhenti karena pergantian menteri.
Dr. Tina Hayati Dahlan dari Psikologi UPI membawa perspektif tentang memberdayakan remaja dengan neurodivergent di dunia kerja. Ia menekankan pentingnya melihat gangguan sebagai keberagaman, sama halnya dengan atribut lain seperti kepribadian, sifat, dan karakteristik.
“Lingkungan yang membuat atmosfer yang cocok untuk mereka. Bagaimana kita mencoba bermitra antara keluarga, lab/sekolah yang akan dirancang, dan juga komunitas/dunia kerja,” ujarnya. Dr. Tina menegaskan perlunya partnership bukan hanya memberdayakan individunya saja tetapi juga lingkungannya, termasuk intervensi untuk menciptakan lingkungan inklusif, pelatihan atasan, dan membangun komunitas support.
FGD yang dimoderatori Bapak Alwi ini membagi peserta menjadi tiga kelompok: stakeholder/regulator, guru/pengajar, dan DUDI. Dari diskusi kelompok stakeholder terungkap bahwa meski regulasi inklusivitas di dunia kerja sudah ada dan menjadi program kerja di dinas masing-masing, namun partisipasi di lapangan masih rendah menurut data BPS.
Kelompok ini mengusulkan pembentukan komite vokasi nasional untuk disabilitas, adanya unit layanan disabilitas di industri, serta pentingnya desain tata kelola kolaborasi dengan model pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, media, dan pemerintah) sebagai benchmarking.
Dari kelompok guru/pengajar, terungkap bahwa sebagian besar sekolah di Jabar belum menyiapkan siswa untuk terjun ke lapangan. Data menarik dari SLB Cicendo Bandung menunjukkan bahwa pada 2025, hanya 40% lulusan yang bekerja di DUDI, 50% melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan sisanya mandiri di rumah. Secara keseluruhan di Jabar, prevalensi mandiri di rumah bahkan lebih besar, dengan hanya 15-20% yang aktif bekerja.
Kelompok guru juga menyoroti kesenjangan antara ekspektasi orangtua dengan kesiapan satuan pendidikan, serta perlunya standarisasi kompetensi dari perusahaan. Meski sudah ada bursa kerja khusus ABK, baru 33 sekolah dari 294 sekolah di Jabar yang memilikinya. Di sisi positif, SLB Cicendo sebagai satu-satunya sekolah di Jabar yang memiliki LSPP1 telah berkolaborasi dengan 25 perusahaan dan sedang menambah 5 perusahaan di bidang perhotelan.
Dari kelompok DUDI terungkap bahwa meski regulasi 1% untuk swasta dan 2% untuk BUMN sudah ada, kesediaan dan kesiapan perusahaan masih terkendala oleh fasilitas yang belum memenuhi, kekhawatiran lingkungan kerja, dan kurangnya pemahaman tentang cara menyikapi teman berkebutuhan khusus. Sebuah perusahaan IT yang telah merekrut 400 karyawan melaporkan hanya 5 di antaranya adalah ABK, dan mereka justru menjadi tim favorit.
DUDI menyarankan perlunya sertifikasi khusus dengan branding yang bekerja sama dengan lembaga formal, duta berkebutuhan khusus, dan pelatihan untuk mengasah skill setiap individu agar siap masuk ke dunia kerja.
Dalam penutupannya, para peserta sepakat bahwa harus ada gebrakan untuk mengatasi masalah ABK yang terkurung di rumah. Diusulkan agar Haula Institute dapat berperan seperti Yayasan Alzheimer yang memiliki tokoh yang didengar dan memberikan apresiasi kepada perusahaan atau kantor yang menerima karyawan disabilitas.
Bapak Deden dari salah satu instansi mengajak semua pihak untuk “bergerak bersama, konsisten bersama, dan kolaborasi bersama.” Diusulkan pula penambahan kolom khusus dalam form pemeriksaan perusahaan untuk mencatat jumlah karyawan disabilitas, serta pemberian reinforcement bagi perusahaan yang mempekerjakan ABK dan sanksi bagi yang tidak.
Tantangan implementasi yang selama ini belum optimal, menurut berbagai narasumber, disebabkan oleh SDM yang tidak sesuai dengan anggaran, koordinasi yang belum optimal, budaya organisasi yang belum memadai, serta kendala operasional. Namun dengan kolaborasi antara UPI, Haula Institute, pemerintah daerah, DUDI, dan satuan pendidikan, diharapkan ekosistem sekolah transisi yang ideal dapat terwujud untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia.