1. Tahap Mitigasi (Pencegahan)

Mitigasi dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial serta mengurangi dampaknya apabila konflik terjadi.

Kategori	Tindakan Mitigasi	Penanggung Jawab
Konflik Sosial	Melakukan pemantauan potensi konflik dan membangun komunikasi antara sivitas akademika	Pimpinan FIP / Tim terkait
Kekerasan dan Perundungan	Sosialisasi pencegahan kekerasan, perundungan, dan tindakan diskriminatif	Unit/Satgas terkait
Intoleransi dan Diskriminasi	Membangun lingkungan akademik yang inklusif dan menghargai keberagaman	Pimpinan FIP / Sivitas Akademika
Gangguan Keamanan	Melakukan koordinasi dengan petugas keamanan dan menyiapkan mekanisme pelaporan	Unit Sarpras / Keamanan
Konflik Antarkelompok	Menyediakan mekanisme mediasi dan penyelesaian konflik secara damai	Pimpinan FIP / Mediator
Literasi Sosial	Melaksanakan edukasi mengenai etika komunikasi, toleransi, dan penyelesaian konflik	Program Studi / Kemahasiswaan

2. Prosedur Tanggap Darurat

Apabila terjadi bencana sosial atau konflik yang mengancam keselamatan dan ketertiban, dilakukan langkah-langkah berikut:

A. Deteksi dan Pelaporan

Setiap sivitas akademika yang mengetahui adanya konflik, kekerasan, ancaman, atau gangguan keamanan wajib segera melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang.

Pelaporan dapat dilakukan kepada:

• Pimpinan fakultas
• Program studi/unit terkait
• Petugas keamanan
• Unit/Satgas penanganan kekerasan atau pihak terkait lainnya

Informasi yang dilaporkan sekurang-kurangnya mencakup lokasi kejadian, jenis kejadian, waktu kejadian, dan kondisi keselamatan pihak yang terdampak.

B. Pengamanan dan Isolasi

Pihak yang bertanggung jawab melakukan tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencegah konflik meluas. Tindakan dapat berupa:

• Mengamankan lokasi kejadian
• Memisahkan pihak-pihak yang terlibat apabila aman untuk dilakukan
• Menghentikan sementara kegiatan di lokasi terdampak
• Membatasi akses ke area yang berpotensi membahayakan
• Menghubungi petugas keamanan atau pihak berwenang apabila diperlukan

Prioritas utama adalah keselamatan manusia dan pencegahan eskalasi konflik.

C. Perlindungan dan Evakuasi

• Apabila terjadi ancaman terhadap keselamatan, sivitas akademika diarahkan menuju lokasi aman atau titik kumpul melalui jalur yang telah ditentukan.
• Korban atau pihak yang rentan, seperti mahasiswa yang mengalami kekerasan atau membutuhkan bantuan khusus, diberikan perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan.

D. Koordinasi

• Pimpinan fakultas melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
• Apabila kejadian memiliki unsur tindak pidana atau menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan, penanganan dapat dikoordinasikan dengan pihak keamanan atau aparat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tahap Pemulihan

Setelah kondisi dinyatakan aman dan terkendali, dilakukan proses pemulihan untuk mengembalikan kegiatan akademik dan lingkungan kampus ke kondisi normal.

A. Evaluasi dan Investigasi

Dilakukan evaluasi terhadap:

• Kronologi kejadian
• Faktor penyebab konflik
• Pihak dan lingkungan yang terdampak
• Tindakan yang telah dilakukan
• Efektivitas respons darurat

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan sistem pencegahan dan penanganan bencana sosial.

B. Pendampingan Korban

Korban atau pihak yang terdampak diberikan pendampingan sesuai kebutuhan, seperti:

• Pendampingan psikologis
• Pendampingan akademik
• Pendampingan sosial
• Rujukan kepada layanan profesional apabila diperlukan

C. Mediasi dan Rekonsiliasi

Apabila memungkinkan dan sesuai dengan kondisi kasus, dilakukan mediasi atau penyelesaian konflik dengan memperhatikan keselamatan, hak, dan kepentingan pihak yang terdampak. Tujuannya adalah mencegah konflik berulang dan membangun kembali hubungan yang sehat di lingkungan akademik.

D. Pemulihan Lingkungan

Fakultas melakukan pemulihan terhadap kegiatan dan fasilitas yang terdampak, termasuk:

• Pembersihan dan perbaikan fasilitas
• Pemulihan kegiatan akademik
• Penataan kembali kegiatan di lokasi terdampak
• Penguatan komunikasi dan hubungan antaranggota sivitas akademika

4. Alur Singkat Penanganan

5. Prinsip Penanganan

Dalam pelaksanaannya, SOP ini berpegang pada beberapa prinsip:

1. Keselamatan — Keselamatan sivitas akademika menjadi prioritas.
2. Pencegahan eskalasi — Tindakan diarahkan untuk mencegah konflik menjadi lebih besar.
3. Non-diskriminasi — Setiap pihak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
4. Kerahasiaan — Informasi mengenai korban dan pihak yang terlibat dijaga sesuai ketentuan.
5. Keadilan dan akuntabilitas — Setiap kejadian ditangani berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
6. Pemulihan — Penanganan tidak berhenti ketika keadaan darurat selesai, tetapi dilanjutkan dengan pemulihan korban dan lingkungan.
7. Koordinasi — Penanganan dilakukan melalui koordinasi antara fakultas, unit terkait, keamanan, dan pihak berwenang sesuai kebutuhan.